Ekonomi Indonesia di Awal Kemerdekaan: Tantangan dan Kemajuan

Pada 17 Agustus 1945, Indonesia resmi menyatakan kemerdekaannya. Namun, setelah merdeka, Indonesia harus menghadapi kondisi ekonomi yang sangat kritis. Beberapa faktor yang menyebabkan kondisi ini antara lain krisis akibat perang, terhentinya sistem ekonomi yang sebelumnya berjalan, serta ketidakstabilan pemerintahan yang masih muda dan baru dibentuk.

Bagaimana Indonesia mengatasi tantangan-tantangan ini? Yuk simak artikel ini!

Tantangan Ekonomi Indonesia di Awal Kemerdekaan

1. Inflasi yang Tinggi

Di awal kemerdekaan, Indonesia mengalami hiperinflasi akibat peredaran bebas berbagai mata uang asing. Saat itu, ada tiga mata uang yang berlaku, yaitu De Javasche Bank (DJB), mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Pemerintah kesulitan mengendalikan ketiga mata uang tersebut.

Untuk mengatasi inflasi, Menteri Keuangan Ir. Surachman mengeluarkan kebijakan “Pinjaman Nasional,” yang disetujui oleh BPKNIP. Pemerintah berencana mengumpulkan Rp1.000.000.000 dari masyarakat dalam dua tahap. Hasilnya, Rp500.000.000 berhasil terkumpul melalui Bank Tabungan Pos dan pegadaian-pegadaian.

2. Berlakunya Uang NICA

Pada 6 Maret 1946, Belanda memperkenalkan uang baru, NICA (Netherlands Indies Civil Administration), untuk menggantikan mata uang Jepang yang nilainya sudah sangat menurun. Pemerintah memprotes kebijakan tersebut dengan mengingatkan masyarakat bahwa hanya tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, sesuai pengumuman pada 1 Oktober 1945.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah mengeluarkan uang kertas baru yang bernama Oeang Repoeblik Indonesia (ORI). Sejak saat itulah, dilakukan penukaran mata uang Jepang dengan ORI. Dimana setiap 1.000 mata uang Jepang ditukar dengan Rp 1 mata uang ORI.

3. Blokade Ekonomi Oleh Belanda

Meskipun sudah merdeka, Indonesia masih berada di bawah bayang-bayang ekonomi Belanda. Pada November 1945, Belanda melakukan blokade ekonomi terhadap Indonesia, yang membuat barang-barang dagangan Indonesia tidak bisa diekspor.

Hal ini memperburuk kondisi perekonomian dalam negeri, mengakibatkan kas negara kosong dan pendapatan dari pajak serta bea masuk berkurang, sementara pengeluaran negara terus meningkat.

Baca Juga: Momen Bersejarah di Olimpiade Paris: Atlet Indonesia Raih Emas & Perunggu

Upaya Indonesia Menghadapi Krisis Ekonomi

Menghadapi tantangan besar ini, pemerintah RI di bawah pimpinan Presiden Sukarno segera mengambil berbagai langkah untuk memulihkan ekonomi.  Mengutip e-jurnal Scribd Sejarah berjudul Perekonomian Indonesia oleh Natalia Manossoh, berikut cara pemerintah dalam menghadapi krisis ekonomi pasca merdeka:

1. Melaksanakan Program Pinjaman Nasional

Pada Juli 1946, Menteri Keuangan Ir. Soerachman meluncurkan program Pinjaman Nasional, dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) yang bertujuan mengumpulkan dana dari masyarakat untuk membiayai pembangunan negara. Meskipun program ini direncanakan untuk mengembalikan dana dalam 40 tahun, tapi hasilnya tidak sepenuhnya berhasil.

2. Diplomasi ke India

Pada tahun 1946, Indonesia melakukan diplomasi ke India. Kala itu itu India tengah mengalami krisis kelaparan. Indonesia pun mengirimkan beras sebanyak 500.000 ton kepada pemerintah India. Langkah ini berhasil memperkuat hubungan diplomatik antara Indonesia dan India.

3. Hubungan Dagang ke Laur Negeri

Setelah itu, Indonesia mulai menjalin hubungan dagang luar negeri untuk memperkuat perekonomian. Langkah ini diawali oleh Banking and Trading Corporation (BTC), sebuah badan perdagangan semi-pemerintah. Melalui BTC, Indonesia berhasil menjual hasil ekspor seperti gula, teh, dan karet ke Amerika Serikat.

4. Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi)

Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) pada 19 Januari 1947. Badan ini ditugaskan untuk membuat rencana pembangunan nasional dalam jangka waktu 2 sampai 3 tahun.

5. Kasimo Plan

Pemerintah juga meluncurkan Kasimo Plan, sebuah rencana lima tahunan yang fokus pada peningkatan produksi pertanian melalui pengembangan bibit dan padi unggul, mencegah penyembelihan hewan pertanian, penanaman kembali lahan kosong, dan program transmigrasi.

6. Mengajak Swasta dalam Pengembangan Ekonomi Nasional

Pemerintah mengajak sektor swasta untuk berperan aktif dalam pengembangan ekonomi nasional.

7. Nasionalisasi de Javasche Bank menjadi Bank Negara Indonesia (BNI).

8. Menerapkan sistem Ekonomi Gerakan Benteng (Benteng Group) dan sistem Ekonomi Ali-Baba.

Mengatasi tantangan ekonomi di pasca merdeka bukanlah tugas yang mudah bagi Indonesia. Dengan berbagai langkah strategis dan upaya, pemerintah berhasil membawa Indonesia menuju kemandirian ekonomi. Perjalanan ini tidak berbeda dengan merintis bisnis dari nol hingga menjadi besar.

Jika kamu adalah pelaku bisnis atau UMKM yang sedang merintis usaha dari kecil, kamu bisa mengembangkan usahamu hingga bertumbuh besar dengan mengakses permodalan yang cukup. Selain itu, kelola keuangan bisnismu dengan baik, salah satu solusinya adalah menggunakan Ximply, aplikasi yang memudahkan pengelolaan keuangan bisnismu agar tetap terorganisir dan efisien. Dengan Ximply, kamu bisa fokus mengembangkan bisnismu tanpa khawatir tentang pengelolaan keuangan.

Ikuti Instagram kami di @ximply.io untuk dapat tips dan info terbaru!